Ekonomi Kerakyatan: Prinsip, Konsep, dan Tujuannya

Dalam suatu negara tentu mempunyai peraturan yang didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku di negara tersebut. Peraturan tersebut mengatur sumber daya alam (SDA) dan kegiatan ekonomi yang biasa disebut dengan sistem ekonomi kerakyatan.

Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem ekonomi kerakyatan karena sistem ekonomi tersebut lebih merakyat. Sebab lebih lebih mementingkan kepentingan umum dan biasanya digunakan oleh negara yang masih berkembang.

Namun, apa itu ekonomi kerakyatan? Di bawah ini membahas mengenai pengertian, sistem, ciri-ciri, contoh, konsep, tujuan, dan prinsip ekonomi kerakyatan.

Pengertian Sistem Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi Kerakyatan adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya berdasarkan pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat di negara tersebut. Ekonomi kerakyatan juga diharapkan dapat dijalankan dengan baik oleh Indonesia agar manfaatnya bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Meskipun Indonesia menjadi negara yang cukup tertinggal oleh negara lain yang telah menganut sistem ini dengan baik, tetapi Indonesia telah mewujudkannya pada Undang-Undang Pasal 31 ayat 1 dengan asas yang mendasari yakni asas kekeluargaan terkait perwujudan koperasi.

Selain itu, sistem ini merupakan sistem yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari mikro (per kepala keluarga) hingga ke skala nasional. Melalui swadaya dengan mengolah sumber daya ekonomi apa saja yang bisa dikuasai dan bisa menjadi UMKM.

Tujuan Ekonomi Kerakyatan

Berikut ini terdapat tujuan ekonomi kerakyatan diantaranya sebagai berikut:

1. Membangun Negara yang Berdaulat Secara Politik dan Ekonomi

Dengan adanya sistem ekonomi yang memfokuskan pada kebutuhan seluruh rakyat, maka akan menciptakan pula negara yang berdaulat secara politik maupun ekonomi agar semua rakyat memiliki perekonomian yang merata.

2. Menaikan Pendapatan Masyarakat Secara Merata

Sistem ini dapat memberikan kesempatan kepada rakyat untuk membuka usaha seperti adanya UMKM yang dijalankan oleh lapisan masyarakat. Sehingga hal ini dapat membantu rakyat untuk berusaha dan bekerja.

Selain itu, masyarakat pun dapat produktif dalam menciptakan sebuah usaha bisnis kecil maupun besar dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

3. Mendorong Pertumbuhan Ekonom Negara

Sistem ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara baik secara mikro hingga ke skala nasional. Semua itu jika dapat dijalankan dengan baik, maka akan berdampak pada kualitas ekonomi nasional yang meningkat.

4. Membebaskan Masyarakat Dari Oligarki Kelompok Elite yang Pemegang Modal

Karena sistem ini lebih memfokuskan pada kesejahteraan semua lapisan masyarakat dan tidak membeda-bedakan. Sehingga semua rakyat mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendapatan ekonomi yang baik.

5. Menjadikan Rakyat Sebagai Subjek Perekonomian

Adanya usaha UMKM memberikan peluang kepada masyarakat untuk membuat usaha bahkan menciptakan produk lokal yang tidak kalah baik kualitasnya dengan produk yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar milik asing di negara tersebut.

6. Menaikkan Pendapatan Masyarakat Per Kapita

Pendapatan per kapita maknanya pendapatan yang dihasilkan oleh per satu orang penduduk. Selain itu, pendapatan per kapita adalah sebagai jumlah total pendapatan negara (PDB) yang dibagi seluruh rakyat di negara tersebut. Salah satu tujuan ekonomi yaitu menaikan pendapatan per kapita.

7. Mengurangi Jumlah Kemiskinan dan Anak Terlantar

Di Indonesia jumlah kemiskinannya masih cukup tinggi. Dengan begitu, Indonesia menganut sistem ekonomi ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan dan anak terlantar baik dari segi sandang, pangan, papan, atau pendidikan.

Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata, makan akan mengurangi jumlah kemiskinan di negara tersebut. Hal ini juga berdampak pada pengurangan jumlah anak terlantar dari keluarga miskin.

8. Menentukan Agar Kekayan Dapat Terbagi Secara Merata

Sistem ini bertujuan untuk menentukan agar kekayaan pada setiap masyarakat di negara tersebut dapat terbagi secara merata. Sehingga diharapkan tidak terjadinya kesenjangan sosial antara orang kaya dengan orang miskin dan hubungan sosial pun dapat terjalin dengan baik.

Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan

Dalam ekonomi kerakyatan terdapat beberapa ciri-ciri yang perlu diketahui, yakni:

1. Mampu mewujudkan pembangunan berdasarkan dengan kondisi lingkungan dan secara berkelanjutan.
2. Menjamin peluang yang sama dalam bekerja dan membuka usaha.
3. Mengacu pada sistem pasar yang adil dengan mengaplikasikan konsep persaingan yang sehat.
4. Memperhatikan pertumbuhan laju ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, maupun kualitas hidup.
5. Adanya sebuah perlindungan yang diberikan kepada hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi semua lapisan masyarakat.
6. Kegiatan ekonominya berfokus pada memenuhi kebutuhan diri dan sesama serta dilakukan secara mandiri.

Konsep Ekonomi Kerakyatan

Konsep ekonomi kerakyatan merupakan konsep yang digagas oleh Muhammad Hatta (Bung Hatta). Konsep ini digunakan juga di Indonesia yang dilatar belakangi oleh adanya keterpurukan pada sistem perekonomian pada masanya.

Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter sehingga menyebabkan perekonomiannya sangat terpuruk dan hancur. Ekonomi kerakyatan masih berdiri tegak di Indonesia dengan berprinsip pada saling gotong royong dalam membangun perekonomian yang sehat dan maju.

Salah satu konsep yang dibuat oleh Bung Hatta adalah koperasi yang menunjang perekonomian rakyat sampai sekarang. Bung Hatta menggagaskan perkoperasian ini sejak beliau menempuh pendidikan di Eropa pada 1920-an.

Koperasinya pun berasas kekeluargaan karena koperasi menyatakan kerjasama antar para anggotanya sebagai suatu keluarga sehingga menjadikan tanggungjawab bersama.

Contoh Ekonomi Kerakyatan

Berikut terdapat beberapa contoh ekonomi kerakyatan diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang mempunyai minimal 9 anggota dan modalnya dilakukan bersama-sama oleh seluruh anggota. Dalam koperasi ini semua anggota memiliki suara yang sama dan tidak membeda-bedakan satu sama lain.

Sehingga para anggota pun memiliki kekuatan suara yang sama saat menyampaikan pendapat atau lainnya.

2. Penguasaan Sumber Daya Oleh BUMN

Apabila BUMN dapat mengelola sumber daya dengan kapasitas yang besar, maka akan banyak pendapatan yang dihasilkan untuk menunjang pembangunan di negara tersebut.

3. Adanya Biaya Pendidikan Gratis

Dengan adanya pendidikan gratis minimal 12 tahun menjadi salah satu contoh ekonomi berwawasan kerakyatan. Karena tidak semua rakyat mampu menempuh pendidikan yang tinggi disebabkan karena faktor ekonomi atau lainnya.

4. Adanya Bantuan Pendanaan UMKM

UMKM menjadi salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang modalnya bisa didapatkan dari negara maupun investor swasta. Usaha ini berkesempatan untuk mengembangkan bisnisnya menjadi skala yang lebih besar.

5. Crowdfunding

Merupakan iuran yang didapatkan dari banyak orang untuk mendanai suatu proyek yang bersifat profit atau non profit. Saat ini crowdfunding online menjadi bisnis yang paling populer.

Prinsip Ekonomi Kerakyatan

Indonesia mempunyai 3 prinsip ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada Undang-Undang 1945 pada pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 33 ayat 1-3, menyatakan bahwa perekonomian yang ada di Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan, penguasaan cabang produksi penting oleh negara, dan penggunaan kekayaan alam dengan baik untuk kesejahteraan rakyat.
2. Pasal 27 ayat 2, menyatakan bahwa hak setiap warga negara Indonesia mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
3. Pasal 34, menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab merawat para fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Apabila ekonomi kerakyatan dapat dijalankan dengan baik oleh setiap negara yang menjalankannya, maka akan berpengaruh pada kesejahteraan rakyat. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi di negara tersebut dapat meningkat.