Berbagai kebijakan Raffles pada perekonomian Indonesia memiliki dampak yang cukup signifikan. Dampak tersebut bertahan untuk waktu yang cukup lama melebihi masa kekuasaannya di Indonesia.
Tidak sepopuler Belanda, sebetulnya Indonesia juga sempat dikuasai oleh Inggris selama lima tahun. Jendral Raffles, sosok dibalik penghapusan sistem kerja paksa Daendels, penguasa dari Belanda dan berhasil menjadi salah satu tokoh penting dalam masa kelam penjajahan Indonesia.
Bagaimana Raffles dalam waktu kepemimpinan yang cukup singkat berhasil menerapkan berbagai terobosan baru untuk meningkatkan ekonomi rakyat Hindia Belanda? Simak penjelasannya berikut ini;
Siapakah Raffles?
Sebelum menapaki lebih jauh mengenai kebijakan Raffles khususnya ekonomi Indonesia mari berkenalan terlebih dahulu. Sir Thomas Stamford Raffles atau lebih dikenal dengan nama Raffles adalah seorang berkebangsaan Inggris yang diangkat menjadi gubernur Hindia Belanda (Indonesia).
Secara resmi Inggris mengambil alih Indonesia setelah ditandatanganinya Kapitulasi Tuntang di 18 September 1811. Lalu gubernur jenderal Inggris di India mengutus Raffles untuk menguasai Hindia Belanda yang saat itu berpusat di Batavia pada tahun yang sama.
Selama masa kepemimpinannya, Raffles mereformasi seluruh kebijakan Belanda yang berlaku terkait berbagai sektor seperti sosial, budaya, pemerintahan, ekonomi dan lain – lain. Ia menghapuskan sistem kerja paksa dan sewa tanah yang identik dengan kekuasaan Belanda.
Di tahun 1815, Raffles ditarik dan digantikan oleh John Fendall. Kekuasaannya harus berakhir saat Inggris bersiap menyerahkan kembali Jawa pada Belanda. Keputusan ini sesuai dengan perjanjian Anglo Dutch di tahun 1814 sebagai dampak perang Napoleon di Eropa.
Raffles sempat menerbitkan sebuah buku berjudul The History of Java pada tahun 1817. Buku tersebut berkisah mengenai sejarah pulau Jawa. Selain itu, nama Raffles sendiri juga diabadikan dalam nama sebuah tanaman endemis khas nusantara, Rafflesia Arnoldi.
Kebijakan Raffles
Dalam kepemimpinannya ini, Raffles berhasil membangun berbagai kebijakan dalam berbagai sektor di Indonesia. Ia berusaha menghilangkan berbagai hal yang berkaitan dengan Belanda. Berikut berbagai kebijakannya dalam macam – macam bidang.
1. Bidang Pemerintahan
Di bawah ini merupakan berbagai kebijakan Raffles di bidang pemerintahan yang berlaku;
- Pembagian pulau Jawa ke dalam 18 residensi (area seperti provinsi pada saat ini) yang terus berlaku sampai tahun 1964.
- Sistem pemerintahan dikuasai kolonial yang bergaya barat. Pegawai Eropa ditambah supaya bisa masuk ke strata paling bawah pemerintahan sebagai pengawas.
- Peran bupati yang lebih mendominasi sebagai bagian dari sistem pemerintahan, bukan sekedar pemilik dan pemungut pajak tanah lagi.
2. Bidang Ekonomi
Sedangkan dalam urusan ekonomi dan keuangan, kebijakan Raffles pada perekonomian Indonesia diantaranya adalah;
- Penghapusan pajak hasil bumi (contingenten) juga penyerahan wajib (verplichte leverantie) petani atas hasil panennya.
- Menetapkan kebijakan sewa tanah (landrent system). Besaran pajak tergantung pada kelas tanah yang ditanami. Ada tiga kelas, Kelas I (tanah subur) setengah dari total, Kelas II (tanah setengah subur) sepertiga dari total, dan Kelas III (tanah tandus) dua perlima dari total.
- Pajak dibayarkan langsung pada kolektor oleh setiap individu, bukan lagi kolektif satu desa.
- Petani dibebaskan untuk menanam tanaman ekspor sedangkan pemerintah menjamin pasar untuk tanaman yang paling banyak menguntungkan.
- Memonopoli garam dan minuman keras.
- Menjual tanah kepada swasta dan melanjutkan bisnis kopi.
- Mengenalkan alat tukar uang dalam membayar pajak pada pemerintah.
- Desa ditetapkan sebagai bagian dari administrasi pemerintahan. Maka pusat mendukung perekonomian dari setiap desa.
3. Bidang Ilmu Pengetahuan
Kemudian dalam sains, budaya dan ilmu pengetahuan secara umum, Raffles berperan dengan menetapkan kebijakan di bawah ini;
- Mendukung keberadaan dan kegiatan budaya suatu kelompok bernama Bataviaach Genootschap.
- Kebun Raya Bogor mulai didirikan atas inisiasinya sendiri.
- Ditulisnya manuskrip The History of Java.
- Penelitian berbagai cagar budaya zaman kerajaan kuno Jawa seperti Candi Borobudur dan Prambanan.
4. Bidang Hukum
Di bidang hukum, Raffles menghadirkan beberapa peraturan sebagai berikut:
- Sistem juri diberlakukan dalam pengadilan.
- Hukuman didasarkan pada besar kecilnya kesalahan, berbeda dengan Daendels yang memperhitungkan ras, warna kulit.
Karakteristik Kebijakan Ekonomi Raffles
Kebijakan Raffles pada perekonomian Indonesia merupakan sebuah terobosan besar bagi penduduk Hindia Belanda pada masa itu. Ia mengaplikasikan pengalamannya memimpin di India saat ditugasu untuk menguasai nusantara.
Terdapat tiga asas utama yang melatarbelakangi berbagai kebijakan ekonomi yang diciptakan Rafless seperti telah disebutkan di atas, yaitu;
- Segala macam ‘keterpaksaan’ yang meliputi kerja rodi dan penyerahan wajib sepenuhnya dihilangkan.
- Menghapus peran bupati sebagai pemungut pajak. Mereka lebih difungsikan sebagai bagian. integral dari pemerintahan kolonial dengan fungsi dan asas yang sama dengan yang berlaku di Eropa.
- Pemerintah kolonial adalah pemilik seluruh tanah kekuasaan. Maka, petani yang memanfaatkan lahan dianggap sebagai pihak yang menyewa tanah pemerintah. Hal ini yang membuat mereka harus membayar pajak sewa tanah.
Pemerintahan yang dikuasai oleh Inggris dengan kepemimpinan Raffles ini lebih bersifat liberal dan bergaya barat. Pada dasarnya ia ingin memberikan kepastian hukum dan kebebasan berusaha untuk semua individu.
Maka di masa inilah, pajak ditarik dari setiap kepala bukan lagi dari setiap bupati atau berdasarkan kawasan tertentu. Namun pada praktiknya, aturan ini dilonggarkan menjadi pembayaran pajak dari setiap desa.
Kebijakan Landrent sendiri memiliki tiga aspek, yaitu; sistem pemerintahan yang berdasar pada barat, pelaksanaan pemungutan sewa dan jenis tanaman untuk kegiatan ekspor.
Raffles juga dikenal karena strateginya untuk menambah pengaruh para pejabat Eropa hingga tingkat desa. Mereka bertugas untuk mendampingi dan mengawasi bupati, juga untuk mengawasi penghasilan pemerintah yang bersumber dari tanah.
Berbagai strategi Raffles terkait perkebunan yang dijalankan di Jawa membuat para petani terbebas dari ikatan tradisionalnya dan lebih berorientasi untuk mencari keuntungan. Mereka juga lebih bersifat individualis.
Sedangkan sistem sewa tanah terus dilanjutkan oleh Belanda hingga tahun 1830, namun menemui berbagai rintangan salah satunya adalah karena banyak masyarakat yang masih belum familier dengan ekonomi uang.
Dampak Kebijakan Raffles Pada Perekonomian Indonesia
Selama kekuasaannya di Indonesia, Raffles memberlakukan banyak aturan baru yang jauh berbeda dengan apa yang berlaku saat Belanda berkuasa. Secara umum, tujuannya yaitu ingin memajukan perekonomian Hindia Belanda di bawah kepemimpinannya.
1. Dampak Positif
Berikut ini adalah dampak positif dari berbagai kebijakan Raffles yang terkait dengan Ekonomi Indonesia;
- Dikenalkannya sistem sewa tanah pada masyarakat.
- Sektor perkebunan di Jawa khususnya mengalami perkembangan yang cukup pesat.
- Menjamin pasar internasional bagi hasil panen terbaik.
2. Dampak Negatif
Dibalik sisi positifnya, kebijakan yang dibuat Raffles tentu menuai banyak tantangan dan dampak negatif lain, yaitu;
- Monopoli oleh penguasa untuk beberapa komoditas tertentu.
- Persaingan tidak sehat antara pebisnis bermodal kecil dengan pedagang besar.
- Pajak dari sistem sewa tanah memberatkan petani.
Sebagai seorang penguasa, Raffles membuat berbagai kebijakan yang tentu memiliki pro dan kontranya. Terdapat manfaat juga mudarat seperti yang telah disebutkan di atas.
Terlepas dari berbagai kebijakannya, Thomas Raffles merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah kolonialisasi di Indonesia. Kebijakan Raffles pada perekonomian Indonesia memiliki dampak yang signifikan untuk masyarakat pada saat itu