Sebagai warga negara Indonesia, membayar pajak adalah sebuah keharusan. Pajak bisa bersifat bulanan, tahunan bahkan setiap melakukan transaksi jual beli. Adapun fungsi pajak dalam perekonomian Indonesia sendiri merupakan penopang atau pondasi utama.
Ini dikarenakan APBN negara Republik Indonesia, didominasi oleh pendapatan dari pajak yang dibayarkan masyarakat Indonesia. Sehingga bisa dikatakan bahwa roda kehidupan ekonomi Indonesia ini dijalankan dengan pajak. Apakah demikian? Simak terus penjelasannya.
Definisi Pajak
Pajak bisa diartikan sebagai iuran atau pungutan wajib bagi rakyat kepada kas negara sesuai dengan Undang-Undang. Oleh sebab itu, pajak memiliki sifat memaksa. Sehingga dalam hal ini rakyat tidak memiliki pilihan lain selain harus membayar pajak.
Maka dari itu, bagi yang melanggar atau tidak membayar pajak, pemerintah sudah menyiapkan regulasi berupa sanksi. Sanksi ini bisa ringan seperti membayarkan pajak sejumlah pajak terhutang sekaligus denda atau berat seperti dipenjara. Sekali lagi, ini karena sifat pajak memaksa.
Dalam hal ini, pemerintah berusaha untuk menjaga peran dan fungsi pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah berdasarkan norma hukum, menggunakan pajak untuk menutup semua biaya produksi barang, dan jasa termasuk pembangunan. Ini dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat.
Pemerintah memungut pajak baik dari perorangan maupun lembaga sesuai dengan peraturan perpajakan nasional. Ya, wajib pajak bisa berbentuk perorangan atau lembaga. Keduanya memiliki peraturan berbeda terkait berapa besaran pajaknya dan pajak apa saja yang harus dibayarkan.
Peranan dan Fungsi Pajak yang Belum Maksimal
Namun, sampai saat ini tercatat bahwa fungsi pajak dalam perekonomian Indonesia memang belum terealisasi secara maksimal. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan RI yang bertugas mengelola perpajakan juga mengakui hal itu.
Ada beberapa hal yang menyebabkan peranan pajak belum maksimal, di antaranya adalah seperti:
- Rendahnya kesadaran masyarakat
- Regulasi pajak yang sering berubah
- Sosialisasi pajak yang belum merata
- Masyarakat menganggap teknis pembayaran pajak itu ribet atau tidak praktis
- Banyak masyarakat tidak tahu berbagai hal terkait pajak sehingga sering dimanfaatkan oknum seperti jasa konsultan pajak abal-abal
Di luar itu semua yang menjadi pokok dari kenapa peran pajak dalam perekonomian Indonesia belum maksimal adalah penyerapan dan pendistribusiannya. Penyerapan pajak dikatakan masih belum maksimal, begitu juga pendistribusiannya sehingga kedua hal ini patut menjadi perhatian pemerintah.
Fungsi Pajak dalam Perekonomian Indonesia
Pajak memiliki fungsi yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi hampir semua bidang. Ini karena pendapatan utama negara berasal dari pajak sehingga fungsi pajak dalam perekonomian Indonesia itu pada dasarnya mencakup semua lini kehidupan.
Ya, pajak memiliki fungsi penting di bidang ekonomi, hukum, sosial, budaya dan pariwisata, kesehatan, pendidikan bahkan ketahanan negara. Semua ini dibiayai oleh negara menggunakan dana APBN yang diserap melalui pajak. Oleh sebab itu, pajak adalah hal yang sangat krusial bagi bangsa ini.
Walau demikian, paling tidak ada 4 peranan penting dari pajak untuk ekonomi Indonesia, yaitu:
1. Sumber Pendapatan Negara (Budgeter)
Pajak merupakan sumber pemasukan atau anggaran utama negara Indonesia. Pajak digunakan untuk membiayai segala pengeluaran negara termasuk pembangunan infrastruktur. Bahkan pengeluaran rutin negara pun dibiayai oleh pajak dari rakyat.
Pengeluaran rutin ini adalah biaya yang harus keluar untuk menjalankan aktivitas pemerintahan. Misalnya menggaji pegawai negeri sipil, membayar hutang atau bunga pinjaman, membeli peralatan, dan lain sebagainya. Infrastruktur seperti jembatan, sekolah, jalan dan lainnya juga dibiayai dari pajak.
Bisa dikatakan bahwa fungsi pajak dalam perekonomian Indonesia yang paling utama adalah sebagai sumber pendapatan negara. Sehingga jika tidak ada pajak, maka negara akan berada di dalam kondisi yang tidak stabil karena pembiayaan seluruh aspek negara berasal dari pajak.
2. Pengatur (Regulator) Kegiatan Ekonomi
Fungsi pajak dalam ekonomi Indonesia berikutnya adalah untuk mengatur kebijakan pemerintah khususnya di bidang ekonomi. Sebenarnya, peran pajak sebagai pengatur adalah fungsi tambahan. Dengan kata lain, ini adalah fungsi pelengkap dari fungsi sebelumnya yakni sebagai budgeter.
Penggunaan pajak sebagai regulator ini dilakukan oleh pemerintah sebagai alat untuk tujuan tertentu. Adapun pelaksanaannya adalah sesuai dengan kebijakan ada. Jadi dalam hal ini, walaupun pelengkap, pemerintah akan menggunakan dana pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dari sudut pandang yang lain, pajak sebagai pengatur ekonomi negara bisa dilihat dari bagaimana pemerintah memberlakukan pajak. Misalnya, untuk meningkatkan investasi dalam negeri, maka pemerintah menurunkan pajak untuk perusahaan atau pengusaha.
Dengan demikian, pengusaha asing akan tertarik untuk menanamkan modal di Indonesia. Langkah ini sudah sering dilakukan oleh pemerintah untuk menarik investor asing. Bukan hanya dari sisi jumlahnya yang diturunkan, tetapi juga regulasinya bisa dimudahkan. Sehingga investor akan semakin tertarik.
Contoh lainnya adalah untuk mengatur gaya hidup konsumtif. Kebijakan ini bisa dilihat dari bagaimana pemerintah memberlakukan pajak bagi barang-barang mewah. Pajak atas barang mewah ini secara langsung akan membuat masyarakat Indonesia untuk berpikir dua kali sebelum membeli barang mewah.
3. Sebagai Stabilisator Ekonomi
Maksud fungsi pajak dalam perekonomian Indonesia sebagai stabilisator ekonomi negara adalah karena dana pajak digunakan untuk membuat ekonomi negara stabil. Sebelumnya sudah disinggung bahwa jika tidak ada pajak, maka kondisi ekonomi dalam negeri akan tidak stabil.
Begitu juga dengan penerimaan pajak yang belum maksimal, baik langsung atau tidak, berimbas pada ketidakseimbangan ekonomi negara. Oleh sebab itu, keberadaan pajak sebagai stabilisator ekonomi dan keuangan negara itu sangat penting.
Adapun caranya adalah misal dengan mengatur jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat. Peredaran uang bisa diatur dengan pemungutan serta penggunaan pajak yang lebih efektif dan efisien daripada sebelumnya.
Bukan hanya itu, pajak juga bisa meningkatkan peluang kerja untuk menyerap lebih banyak tenaga. Misalnya, jika pajak rendah, maka masyarakat cenderung bersikap konsumtif dengan mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli barang.
Ketika permintaan meningkat, mau tidak mau maka perusahaan akan berupaya untuk memproduksi barang lebih banyak lagi. Untuk itu, mereka membutuhkan jumlah tenaga baru. Imbasnya adalah jumlah pengangguran akan berkurang.
4. Pemerataan Pendapatan dan Pembangunan
Negara bertanggungjawab terhadap pemerataan pembangunan insfrastruktur maupun pembangunan ekonomi di setiap daerah. Begitu juga dengan pemerataan pendapatan masyarakat menjadi tanggungjawab pemerintah. Pemerintah memanfaatkan pajak untuk melakukan kebijakan pemerataan tersebut.
Sebagai contoh, penyerapan fungsi pajak dalam perekonomian dana pajak akan didistribusikan ke setiap daerah untuk pemerataan pembangunan infrastruktur. Ini adalah yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan dalam pemerataan pendapatan masyarakat, pajak dapat mendorong pelaku usaha atau perusahaan membuka lapangan kerja baru. Ini seperti sudah dijelaskan di atas. Ketika perusahaan membuka lapangan kerja, maka pendapatan masyarakat akan meningkat.
Bukan hanya itu, pemerintah juga mengenakan pajak yang lebih besar bagi masyarakat yang memiliki penghasilan besar. Ini berbeda dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah, mereka tidak dikenai sebagai wajib pajak.
Secara keseluruhan bahwa fungsi pajak dalam perekonomian Indonesia sangat berkaitan erat dengan ekonomi masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, negara berusaha keras untuk terus meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor pajak.